Surabaya, Puanpertiwi.com
Obsesi wakil bupati Lamongan menaikkan stasus sekolah Akademi Keperawatan (Akper) agar lebih profesional, akhirnya terwujud nyata. Perguruan tinggi lokal yang melahirkan para perawat di kota Tahu Campur itu akhirnya resmi dikelola Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Untuk itulah, Akper Lamongan harus mengikuti standarisasi yang telah diberlakukan Unair yang ditargetkan menjadi kampus 500 dunia. Mulai dosen hingga para mahasiswa harus mengikuti standar yang diberlakukan Unair. Mulai dari toefl hingga standar lainnya.
Kartika Hidayati wakil Bupati Lamongan mengaku lega, ketika Unair telah bersedia secara resmi mengelola Akper di kotanya. Masalahnya, tingginya kebutuhan akan jasa perawat di kabupten yang dipimpinnya belum tercukupi. Apalagi dengan standar lulusan perguruan tinggi yang dapat pengakuan internasional.
”Alhamdulillah, akhirnya upaya kami di Pemkab menjadikan Akper dikelola Unair bisa terealisasi saat ini. Apapun, kami ingin memiliki sekolahan atau perguruan tinggi dengan standar nasional atau bahkan internasional agar lulusannya kualified,” kata mantan anggota DPRD Prop Jatim itu.
Konsekwensinya, kata Tika—panggilan akrabnya—dalam waktu tiga bulan ke depan, mahasiswa Akper harus engiktui standarisasi Unair. Salah satunyanya mengenai kelulusan bahasa Inggris melalui Toefl, layaknya mahasiswa Unair lainnya. Sedangkan dosen yang mengajar, harus juga mengikuti ritme dan iklim akademik serta mau menerbitkan jurnal internasional.
Apapun itu, katanya lebih lanjut, bergabungnya perguruan tinggi di wilayahnya dengan Perguruan Tinggi (PT) sekelas Unair, menjadikan gengsi masyarakat Lamongan menjadi naik. Para mahasiswanya juga sangat bangga mengenakan jas almamter dari universitas kenamaan di Indonesia. Lebih dari itu, lulusan yang akan terjun di lapangan memiliki standar diakui secara nasional pula.
Sementara itu Rektor Unair Prof Nasih minta agar Pemkab Lamongan yang sebelumnya jadi pihak bertanggung-jawab pada Akper, tetep mendukun gpenuh untuk kepengurusan operasional. ”Pengalihan sepenuhnya kita lakukanper 1 Januari 2018 mendatang karena masih ada beberapa keperluan yang harus disiapkan, seperti standarisasi mahasiswa dan dosen,” terang Nasih mengenai penggabungan perguruan tinggi daerah tersebut. (ita)
