Puanpertiwi.com– Menteri Sosial Idrus Marham mengundang 41 kepala daerah di daerah perbatasan untuk menyatukan komitmen bersama memperkuat wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“NKRI kuat jika wilayah pinggiran dan wilayah terdepan kuat. Perintah Presiden Joko Widodo pun telah jelas bahwa pemerintah memperkuat Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI,” kata Idrus Marham, Jumat (2/2) .
Idrus mengungkapkan Indonesia hingga saat ini masih menghadapi masalah dimana sejumlah daerah masih terisolasi, komunikasi sulit, serta keterbatasan dalam banyak hal. Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan komitmen pemerintah daerah dan pusat secara bersama-sama mengubah image tersebut.
“Pertemuan ini menjadi _starting point_ untuk menginventarisir masalah-masalah di daerah. Kita diskusikan konsep penanganannya, kita sinkronkan dengan beragam program pemerintah untuk membangun dan memperkuat wilayah terdepan,” jelas Idrus.
Ia juga mengatakan wilayah perbatasan adalah wilayah terdepan yang menjadi jendela Indonesia di mata dunia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan akselerasi pembangunan di wilayah perbatasan sehingga mampu mengubah wajah perbatasan menjadi beranda terdepan NKRI.
Presiden juga telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Mendagri yang melibatkan 32 kementerian dan lembaga (K/L), mendirikan tujuh pos lintas batas negara terpadu, serta membangun infrastruktur jalan, transportasi, elektrifikasi dan komunikasi.
“Namun setelah itu terwujud, jangan berhenti sampai di sini. Wilayah terdepan ini harus harus maju dan kuat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat harus diselaraskan dengan pembangunan di daerah agar prosesnya berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” kata Idrus.
Pemerintah juga mendorong agar mengubah pandangan bahwa daerah perbatasan dan terluar identik dengan keterbatasan. Untuk itu, setiap kepala daerah harus menanamkan motivasi dan mengedepankan panggilan pengabdian terhadap wilayah masing-masing.
Setelah pertemuan ini, pihak kementerian Sosial akan menelusuri daerah-daerah bersama-sama dengan beberapa menteri terkait. Kemensos pun telah menyampaikan hal ini kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan Menteri Sekretariat Negara. Selain itu, kemensos telah berkomunikasi dengan Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan bebrapa menteri terkait lainnya.
Pertemuan dengan kepala daerah di perbatasan ini diikuti 41 kepala daerah di antaranya Bupati Pelalawan dan Bupati Karimun Provinsi Riau, Bupati Sambas dan Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku, Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, serta Bupati Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia memiliki 41 kabupaten yang berbatasan dengan negara lain yang berada di wilayah perbatasan antar negara. Sebanyak 41 kabupaten tersebut berada di 13 provinsi dan berhadapan langsung dengan negara antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, Papua Nugini dan Timor Leste.
Reporter : Ranov
