Puanpertiwi.com– Jaman yang serba modern ini sosok perempuan sudah tidak mengalami diskriminasi gender. Kini perempuan bisa duduk bersama dengan pria dalam jabatan yang sama, bidang pekerjaan yang sama. Tak kecuali berpolitik.
Namun, seringkali mungkin perempuan lebih mengalami banyak kendala dibidang politik ketimbang pria. Seperti, terkendala rendahnya keterwakilan perempuan di bidang tersebut dan proses pengambilan keputusan. Untuk itu, peran organisasi yang bergerak hingga tingkat akar rumput sangat dibutuhkan guna mendorong jumlah partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia.
Untuk itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengajak para perempuan Indonesia untuk berpolitik di Indonesia.
“Saya mengharapkan mengajak semua perempuan khususnya yang aktif di bidang politik untuk turut mewujudkan kesetaraan gender. Saya yakin anda memiliki kapasitas dan integritas dalam membangun sinergi, menghimpun dukungan, merumuskan, dan melahirkan kebijakan yang responsif gender serta mampu karya yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Minggu (25/2), di Denpasar, Bali.
Menurutnya, hal tersebut sangat berkorelasi dengan upaya-upaya strategis yang telah dilakukan Kemen PPPA selama ini dalam menyiapkan para pemimpin perempuan di masa-masa mendatang. Diantaranya Kemen PPPA telah menyusun Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPPA RI No. 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019 dan mensosialisasikan ke daerah, serta melakukan MoU dengan Kemendagri untuk bersama-sama melaksanakan pendidikan politik secara masif agar dapat mendongkrak keterwakilan perempuan legislatif.
Kemen PPPA juga telah melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah di 15 provinsi di Tahun 2016 dan 17 provinsi di tahun 2017. Pelatihan pendidikan politik kebangsaan berperspektif gender di 13 provinsi di tahun 2016, dan 14 provinsi di tahun 2017. menyusun modul kepemimpinan perempuan di perdesaan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan upaya mewujudkan kualitas perempuan di perdesaan.
“Semoga hasil-hasil Rakornas KPPI yang telah disepakati ini dapat ditindaklanjuti secara optimal untuk mendukung pecapaian target meningkatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di legislatif pusat dan daerah,” terang Yohana.
Reporter : Ranov
